Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai Rp 4,3 triliun hingga akhir Maret 2024. Bendahara negara RI merincikan, alokasi anggaran IKN pada tahun 2022 lalu sebesar Rp 5,5 triliun. Jumlah itu kemudian naik di tahun 2023 sebesar Rp 27 triliun dan di tahun ini sebesar Rp 39,6 triliun. "Pelaksanaan hingga 1 April atau akhir Maret baru Rp 4,3 triliun dari Rp 39,6 triliun. Ini artinya baru 11 persen atau 10,9 persen," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, anggaran Rp 4,3 triliun tersebut terbagi pada dua sektor. Pertama, klaster infrastruktur yang sudah terealisasi Rp 2,3 triliun atau 6,4 persen dari pagu. Pada klaster ini, anggaran dikucurkan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kemenko dan Kementerian lain serta gedung Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). "Pembangunan tower rusun ASN, pembangunan Jalan Tol IKN dan jembatan IKN, Bandara VVIP, Rumah Sakit IKN. Penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP dan Pengendalian Banjir IKN," tegasnya.
Realisasi Anggaran Pembangunan IKN Sudah Rp 4,3 Triliun hingga Maret 2024 BSI Cetak Laba Impresif Rp 1,71 Triliun Hingga Maret 2024 Realisasi Investasi RI Kuartal I/2024 Capai Rp 401,5 Triliun
Hingga Maret, Pendapatan Aceh Masih Rp 1,3 Triliun, Sedangkan Belanja Sudah Rp 9,7 T BSI Cetak Laba Rp1,71 Triliun hingga Maret 2024 Sri Mulyani Bongkar Anggaran Pemerintah yang Sudah Dihabiskan di Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim
BSI Cetak Laba Impresif Rp1,71 Triliun Hingga Maret 2024 Mendagri Sebut Anggaran Pilkada 2024 Capai Rp 27 Triliun, Kebutuhan Anggaran Keamanan Belum Dihitung Sementara untuk klaster non infrastruktur, realisasi anggaran hingga akhir Maret sebesar Rp 2 triliun atau 65,5 persen dari pagu yaitu sebesar Rp 3,1 triliun.
Anggaran tersebut untuk perencanaan, koordinasi dan penyiapan pemindahan, Lalu sosialisasi IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan kementerian lembaga. "Kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi. Dukungan pengamanan Polri dan operasional OIKN," ungkap Sri Mulyani.
